Potensi Konflik yang Timbul

Hasil gambar untuk konflik


Potensi konflik yang dimungkinkan untuk terjadi adalah terbitnya Peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018 khususnya dalam pasal 28 ayat 7 yang menyatakan bahwa :

“Dalam pengambilan keputusan pemilihan pengurus dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 6 setiap nama pemilik sarusun, hanya berhak memberikan satu suara walaupun memiliki lebih dari satu sarusun”  di nilai kontrak dan regulasi tersebut yang dibuat oleh pemerintah disusun diterbitkan seakan tidak mengacu kepada undang-undang nomor 20 tahun 2011, mengenai rumah susun karena itu ketidakpastian ini bisa memicu konflik yang ada di lapangan.

Adanya pasal tersebut akhirnya memberikan kesimpulan untuk beberapa pihak dan juga masyarakat diantaranya adalah :

  • Hak dimiliki oleh setiap anggota, di mana yang dimaksud dengan anggota di sini adalah p3srs sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 21 UU 20 tahun 2011. Bahwa perhimpunan pemilik dan penghuni rusun adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik dan penghuni rumah susun. Kemudian dipertegas kembali pada pasal 74 ayat 2 UU Rusun, bahwa P3SRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beranggotakan memilih penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik sarusun dari kedua tim tersebut. Jelas bahwa para pemilik atau penghuni bisa menjadi salah satu Lembaga resmi perpanjangan Indonesia. Di mana pasal 77 UU Rusun tersebut dimiliki oleh pemilik ataupun Penghuni.

Hal inilah yang membantu menjelaskan bahwa pergub ini memang memiliki kontroversi dan juga konflik yang ada di dalamnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa adanya peraturan ini sebenarnya bertujuan untuk membantu merapikan. Bagaimana sistem apartemen yang juga Rusun yang ada di DKI Jakarta. Namun memang pekerjaan rumah pemerintahan DKI Jakarta adalah menemukan solusi yang tepat agar semuanya merasakan aman dan juga tidak merasa khawatir akan hak bangunan mereka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *